TaKaKuAtの日記

インドネシア語の学習記録です。

改正少年法について

こんにちは。

今回は2022年4月1日から施行される

「改正少年法」についてインドネシア語で解説していこうと思います。

 

やや内容が難しいので、自分のインドネシア語

正しく説明できているか正直自信がありません。

ご指摘等いただけると嬉しいです。

 

Penjelasan mengenai Shonen-ho

Kali ini, saya ingin mengupas soal revisi Hukum Remaja Jepang. 

 

Hukum Remaja atau Shonen-ho dalam bahasa Jepang adalah sebuah UU yang dibuat pada tahun 1948. UU ini menjamin perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan suatu pelanggaran hukum dengan tujuan supaya anak-anak yang telah melakukan kejahatan juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembinaan serta lingkungan yang layak agar bisa menjalani jalan yang benar di kemudian hari.   

 

Menurut Shonen-ho yang saat ini berlaku, shonen atau orang yang belum menginjak usia dewasa ditetapkan umur di bawah 20 tahun. Namun, mulai tanggal 1 April 2022, usia shonen akan diturunkan menjadi 18 tahun dan orang yang berumur 18 tahun serta 19 tahun ditetapkan sebagai tokutei-shonen (anak dan remaja tertentu). 

 

Kebijakan ini diambil sejalan dengan pemberlakuan revisi UU Pemilu Dinas Publik atau Koshokusenkyo-ho pada tahun 2016 yang menurunkan usia warga yang dapat melaksanakan hak suara dalam pemilu menjadi 18 tahun dari 20 tahun. Kemudian, hukum perdata Jepang juga turut diputuskan untuk direvisi supaya usia dewasa yang ditetapkan oleh hukum perdata Jepang disamakan dengan usia orang yang berhak suara (revisi hukum perdata akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022).   

 

Dengan diturunkannya usia dewasa yang ditetapkan kedua UU di atas, anak yang berusia 18 tahun ke atas dapat mengikuti pemilihan umum, mengontrakkan rumah, membuat kontrak telepon pintar dengan operator seluler, membuat kartu kredit, dan hal-hal lainnya. Hal ini terealisasi karena menurut kedua UU ini, mereka sudah dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri. Banyak negara lain seperti Inggris dan Australia menetapkan usia dewasa dengan 18 tahun. 

 

Akan tetapi, akibat revisi UU yang telah disahkan, sebuah masalah baru mencuat, yakni terjadi disparitas usia dewasa yang ditetapkan dalam setiap UU. Hal itu tentu dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan di masyarakat sehingga pemerintah Jepang memutuskan untuk merevisi Shonen-ho yang memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah 20 tahun dengan membedakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.    

 

Wacana merevisi Shonen-ho pun mengundang banyak pro dan kontra. Kenapa begitu? Untuk memahaminya, saya akan menjelaskan apa saja perubahannya. 

 

Poin yang mengalami perubahan: 

     1. Anak berumur 18 tahun ke atas dengan anak berusia 17 tahun ke bawah akan dibedakan proses hukumnya. 

→Anak berumur 18 tahun ke atas akan diberi status khusus yang disebut dengan tokutei-shonen

 

     2. Cakupan tindak pidana yang dapat dilimpahkan kepada jaksa dari pengadilan keluarga diperluas. 

→Sebelumnya, semua kasus tindak pidana dengan pelaku anak di bawah umur disidang oleh pengadilan keluarga (kateisaibannsho) lalu dikirim ke LPKA dan hanya kasus di mana pelaku berusia 16 tahun ke atas melakukan pembunuhan secara sengaja saja yang dilimpahkan ke kejaksaan lalu diproses secara hukum sama seperti orang dewasa. Namun, dengan revisi ini kasus di mana pelaku berumur 18 tahun ke atas yang dijerat hukuman mati, hukuman penjara tanpa batas, atau hukuman penjara minimal 1 tahun juga akan dilimpahkan ke kejaksaan. Artinya, akan lebih banyak pelaku kejahatan di bawah 20 tahun harus tinggal di balik jeruji besi tanpa pembinaan yang sebelumnya bisa mereka peroleh. 

*kasus di mana pelaku dijerat hukuman mati, hukuman penjara tanpa batas, atau hukuman penjara minimal 1 tahun…Misalnya, tindak pidana perampokan, tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pembakaran bangunan yang berpenghuni, tindak pidana penipuan terorganisir, dan sebagainya.

 

     3. Identitas pelaku dapat dipublikasikan.

→Saat ini, identitas pelaku di bawah 20 tahun dilarang dipublikasikan demi melindungi privasi anak. Akan tetapi, mulai 1 April 2023, identitas pelaku berusia 18 tahun ke atas dapat diumumkan jika pelaku tersebut didakwa oleh penuntut umum setelah dilimpahkan ke kejaksaan. 

 

Demikianlah secara garis besar perubahannya. 

Menurut pihak pro, dengan membatasi usia anak yang bisa mendapatkan perlindungan hukum dan memperberat sanksi kepada pelaku berusia 18 tahun ke atas, mereka akan merasakan pertanggungjawaban yang lebih berat sebagai salah satu anggota masyarakat sehingga jumlah terjadi kasus kriminalitas di kalangan anak-anak pun akan berkurang. 

 

Di sisi lain, menurut perspektif kontra kebijakan ini justru bisa melahirkan lebih banyak pelaku kejahatan maupun korban lantaran pelaku berumur 18 tahun ke atas yang tadinya bisa mendapatkan pembinaan bisa kehilangan kesempatan “mengintropeksi diri” sehingga kemungkinan besar mereka akan mengulangi tindak pidana lagi. Selain itu, pihak kontra juga mengatakan bahwa pencabutan larangan mempublikasikan identitas pelaku yang berumur 18 tahun ke atas sama dengan menutup kesempatan mereka untuk meraih kesuksesan bahkan untuk menjalani kehidupan sama seperti orang biasa. 

 

Ditambah lagi bahwa pemerintah Jepang justru tidak melihat masing-masing tujuan dari hukum perdata dan Shonen-ho. Singkatnya, revisi hukum perdata dilakukan untuk menjamin hak dan kebebasan anak untuk melakukan sejumlah kegiatan ekonomi tanpa harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Berbeda dengan hukum perdata, Shonen-ho sesungguhnya bertujuan untuk membina serta mendidik anak-anak yang melakukan kesalahan supaya tidak mengulangi kesalahan lagi dan supaya bisa kembali ke masyarakat lalu membangun kehidupan yang layak. Oleh karena itu, menurut mereka revisi Shonen-ho yang akan berlaku mulai 1 April mendatang sangat bertentangan dengan tujuan sebenarnya sehingga perlu dipertimbangkan lagi. 

 

Kalau saya sendiri, sebelum mengenal pendapat pihak kontra secara mendalam, saya merasa sah-sah saja revisi Shonen-ho ini karena saya berpikir bahwa orang yang ditetapkan sebagai orang dewasa seharusnya diseragamkan di setiap UU dan kalau diakui sebagai orang dewasa secara hukum, kita harus memikul tanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Namun, sekarang saya juga kurang yakin dengan pendapat saya selama ini. Apakah revisi Shonen-ho benar-benar masih menjamin semua hak anak-anak untuk mendapatkan kesempatan agar bisa insaf akan kesalahan dan berusaha memperbaiki diri sendiri?     

 

 

Kosakata

  • hak suara: 投票権
  • merevisi: 改正する
  • disparitas: 差、違い、相違
  • pro dan kontra: 賛成と反対
  • dilimpahkan kepada jaksa: 送致される
  • LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak): 少年院
  • hukuman mati: 死刑
  • hukuman penjara tanpa batas: 無期懲役 
  • hukuman penjara: 懲役・禁固
  • di balik jeruji: 刑務所(比喩表現)
  • menginstropeksi diri: 内省する
  • hukum perdata: 民法
  • insaf: (過ちなどに)気が付く

 

Kumpulan Sumber Referensi

https://www.moj.go.jp/content/001350492.pdf  ☜法務省公式のサイトです。

https://repository.unair.ac.id/14358/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf

☝☝公職選挙法の訳「UU Pemilu Dinas Publik」はこちらの論文を参考にしました。

https://legal-smile.jp/keiji-shounen/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%81%9F%E3%80%81%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E8%A7%A3%E8%AA%AC/

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/shonen_nenrei_hikisage_pam_relay.pdf 日弁連の反対声明です。

 

Terima kasih sudah membaca!

 

19 Maret 2022 Takakuat